Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat membuka kegiatan Pengembangan Kerangka Metodologis IKP 2029 di Bogor, Selasa (20/10/2026). Gagasan pemetaan kerawanan ini menjadi bahan eksplorasi Bawaslu Kota Palembang.
humas
PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari pemetaan kerawanan yang hanya bersifat elitis, Bawaslu Kota Palembang menggulirkan eksplorasi konsep pengawinan data empiris dengan indikator pengawasan.
Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka Rapat Pembahasan Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Sentra Gakkumdu di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Isu proporsionalitas hukum ini menjadi atensi jajaran Bawaslu Kota Palembang.
humas
PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari penegakan hukum yang kaku dan berlebihan, Bawaslu Kota Palembang mempertajam nalar hukum jajarannya dalam menyikapi potensi tindak pidana Pemilu.
Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda saat membuka Forum Diskusi Evaluasi Implementasi IKU 2026 di Minahasa Utara, Senin (19/10/2026). Standar pengukuran kinerja ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam membenahi tata kelola internal.
humas
PALEMBANG, BWSPLG — Alih-alih terjebak dalam euforia pelaporan seremonial, Bawaslu Kota Palembang memilih membongkar paradoks birokrasi dengan merestrukturisasi tolok ukur kinerja internal.
KLIK
humas
Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang menghadirkan Kios Layanan Informasi Publik atau KLIK sebagai salah satu inovasi layanan informasinya, Senin (19/10/2026).
Anggota Bawaslu RI Puadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat di Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (19/10/2026). Isu pengawasan konstitusional ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam mengawal demokrasi.
humas
PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari ilusi demokrasi yang hanya berhenti di bilik suara, Bawaslu Kota Palembang menajamkan fokus pengawasan pada integritas proses dan ruang digital.