Lompat ke isi utama

Berita

Kawal Kedaulatan Rakyat, Bawaslu Palembang Pertajam Pengawasan Digital

Anggota Bawaslu RI Puadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat di Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (19/10/2026). Isu pengawasan konstitusional ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam mengawal demokrasi.

Anggota Bawaslu RI Puadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat di Universitas Borobudur, Jakarta, Senin (19/10/2026). Isu pengawasan konstitusional ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam mengawal demokrasi.

PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari ilusi demokrasi yang hanya berhenti di bilik suara, Bawaslu Kota Palembang menajamkan fokus pengawasan pada integritas proses dan ruang digital. Langkah ini diambil untuk memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terjaga dari manipulasi informasi, (19/10/2026).

Seruan ini mengemuka dari Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam forum akademis di Jakarta. Ia menyoroti bahwa pengawasan bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi konstitusional untuk menjaga integritas pemilu. Puadi juga menyoroti tantangan mutakhir, mulai dari politik uang hingga penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan (AI).

Menakar tantangan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kota Palembang, Muslim, menyoroti urgensi literasi digital. Menurutnya, partisipasi publik di era siber harus dibarengi dengan nalar kritis untuk memverifikasi informasi.

“Kedaulatan rakyat tidak boleh dicederai oleh berita bohong. Kami mengajak masyarakat Palembang untuk tidak mudah terprovokasi, memastikan setiap informasi politik yang diterima memiliki jejak bukti yang jelas,” ujar Muslim.

Menurut Muslim, edukasi politik tidak cukup hanya mengajak warga datang ke tempat pemungutan suara. Warga juga perlu dibekali tameng agar tidak mudah dipecah belah oleh narasi provokatif yang berseliweran di media sosial.

Sebagai langkah lanjutan, fokus Bawaslu Palembang diarahkan pada penguatan literasi konstitusi. Alih-alih membebani dengan dokumen formal, jajaran akan mengasah kapasitas analisis dalam membedah pelanggaran digital, sehingga ekosistem demokrasi di tingkat kota senantiasa berdiri di atas fondasi integritas.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Nofiar (Bawaslu RI)