Lompat ke isi utama

Berita

Bongkar Paradoks Birokrasi, Bawaslu Palembang Restrukturisasi Tolok Ukur Kinerja

Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda saat membuka Forum Diskusi Evaluasi Implementasi IKU 2026 di Minahasa Utara, Senin (19/10/2026). Standar pengukuran kinerja ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam membenahi tata kelola internal.

Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda saat membuka Forum Diskusi Evaluasi Implementasi IKU 2026 di Minahasa Utara, Senin (19/10/2026). Standar pengukuran kinerja ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam membenahi tata kelola internal.

PALEMBANG, BWSPLG — Alih-alih terjebak dalam euforia pelaporan seremonial, Bawaslu Kota Palembang memilih membongkar paradoks birokrasi dengan merestrukturisasi tolok ukur kinerja internal. Fokus penilaian kini tidak lagi ditekankan pada banyaknya kegiatan yang digelar, melainkan pada validitas nilai guna (value) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, (20/10/2026).

Manuver ini merespons kritik Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, terkait dikotomi output dan outcome. Herwyn menyoroti bahwa angka kuantitas kegiatan sering kali menutupi kualitas hasil. Menurutnya, evaluasi kinerja harus mampu menjawab perubahan apa yang tercipta dari kerja-kerja pengawasan, bukan sekadar memastikan program telah terlaksana.

“Keberhasilan kinerja tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran perlu melihat apa yang dihasilkan, perubahan yang dicapai, hingga manfaatnya bagi kualitas pengawasan,” tegas Herwyn.

Menerjemahkan kritik tersebut ke level daerah, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat (SDMOD) Bawaslu Kota Palembang, Yusnar, menyatakan pihaknya tengah membedah arsitektur kinerja jajarannya agar lebih substantif.

“Kami mendorong staf untuk berhenti berpuas diri dengan tumpukan dokumen yang tebal namun minim substansi. Kami sedang memetakan agar setiap program yang dijalankan bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi memiliki bukti dukung (evidence-based) yang sahih dan dampak yang terukur,” ujar Yusnar.

Yusnar menambahkan, pembongkaran cara pandang ini menuntut ketelitian dalam memetakan akar kesenjangan kinerja (gap analysis). Mulai dari kompetensi personel, kepatuhan prosedur, hingga efektivitas penyerapan anggaran, semuanya akan diuji dengan parameter yang lebih ketat agar roda organisasi tidak berjalan di tempat.

Sebagai wujud nyata dari pembenahan tata kelola ini, Divisi SDMOD akan melakukan pendampingan penyusunan portofolio dampak (impact portfolio) bagi setiap unit kerja. Langkah ini dirancang bukan untuk menumpuk arsip baru, melainkan untuk menggeser orientasi kerja staf agar terbiasa menghitung nilai guna dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan, memastikan demokrasi di tingkat kota berdiri di atas fondasi tata kelola yang akuntabel.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Humas Bawaslu Prov Sulawesi Utara (Bawaslu RI)