Lompat ke isi utama

Berita

Panaskan Mesin Penegakan Hukum, Bawaslu Palembang Asah Nalar Pidana Pemilu

Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka Rapat Pembahasan Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Sentra Gakkumdu di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Isu proporsionalitas hukum ini menjadi atensi jajaran Bawaslu Kota Palembang.

Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka Rapat Pembahasan Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dan Sentra Gakkumdu di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Isu proporsionalitas hukum ini menjadi atensi jajaran Bawaslu Kota Palembang.

PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari penegakan hukum yang kaku dan berlebihan, Bawaslu Kota Palembang mempertajam nalar hukum jajarannya dalam menyikapi potensi tindak pidana Pemilu. Langkah ini ditempuh sebagai persiapan dini, guna memastikan kualitas pembuktian yang presisi saat tahapan Pemilu mendatang bergulir, (20/10/2026).

Urgensi ini bergaung dari arahan Anggota Bawaslu RI, Puadi, yang menekankan pentingnya evaluasi aturan pidana Pemilu agar selaras dengan KUHP baru. Puadi mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan perkara bukanlah banyaknya laporan, melainkan ketepatan penerapan hukum dan kualitas pembuktian.

“Dekriminalisasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pengurangan jumlah tindak pidana, sebagaimana kriminalisasi juga bukan solusi untuk setiap persoalan pemilu,” tegas Puadi.

Mencermati arahan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Kota Palembang, Efan Yutawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan proses penanganan perkara berjalan secara asal-asalan.

“Saat ini Sentra Gakkumdu belum dibentuk karena tahapan belum dimulai. Namun, kami tidak menunggu. Fokus kami sekarang adalah mengasah ketajaman analisis staf, membedah regulasi, dan mengidentifikasi pola pelanggaran dari pengalaman sebelumnya,” ujar Efan.

Menurut Efan, penguatan kapasitas ini adalah investasi jangka panjang. Dengan pemahaman hukum yang mumpuni, jajaran Bawaslu Palembang akan lebih siap ketika harus berkolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam wadah Gakkumdu nanti.

Sebagai tindak lanjut yang spesifik, Divisi PPDatin akan menggelar forum bedah regulasi (regulatory deep-dive) secara internal. Forum ini dirancang bukan untuk memproduksi dokumen formal yang mengikat, melainkan untuk mengasah ketajaman analisis dan menyamakan persepsi hukum, sehingga kualitas pembuktian di tingkat kota terus terjaga.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Jaka Fajar (Bawaslu RI)