Palembang, BWSPLG  — Perkembangan norma dalam rezim hukum pidana nasional pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memunculkan diskursus mengenai relasi antara ketentuan khusus pemilu (lex specialis) dan kete

Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang kembali membahas dan berupaya mengintensifkan pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan memasuki terminasi krusial di masa non-tahapan tahun 2026, dengan menitikberatkan pada ketepatan identitas, kons

Palembang, BWSPLG — Pemilu bukan hanya arena politik, tetapi juga ruang hukum. Setiap tindakan yang melanggar aturan tidak berhenti pada sanksi administratif, melainkan dapat berujung pada pidana.

Palembang, BWSPLG — Di tengah fase non-tahapan Pemilu, Bawaslu Kota Palembang terus melakukan konsolidasi demokrasi.

Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang mencatat capaian membanggakan dengan meraih peringkat pertama se-Sumatera Selatan pada kategori Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi