Tiga PNS Dilantik, Yusnar Tegaskan Netralitas sebagai Fondasi Pengawasan Demokrasi

PALEMBANG, BWSPLG — Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD)Bawaslu Kota Palembang  Yusnar, menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas pengawasan pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Penegasan tersebut disampaikan usai pelantikan tiga aparatur Bawaslu Kota Palembang sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawaslu Republik Indonesia, Selasa (19/5/2026).

“ASN Bawaslu tidak cukup hanya profesional secara administratif. Mereka harus mampu menjaga integritas, independensi, dan memastikan pengawasan tetap berdiri di atas kepentingan demokrasi, bukan kepentingan politik praktis,” ujar Yusnar.

Tiga aparatur yang resmi dilantik tersebut yakni M. Rizki Wahyu Pratama sebagai Penata Kelola Pengawas Pemilu, Nurlaila Azizah sebagai Penata Laksana Barang Terampil, serta Asshafa Adzkiya sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Kehadiran ketiganya diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu Kota Palembang, baik dalam aspek pengawasan, tata kelola administrasi, maupun pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS tersebut dilaksanakan secara nasional dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Kegiatan diikuti secara daring melalui Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Ferdinand meminta para ASN yang baru dilantik agar membangun orientasi pengabdian yang berfokus pada kualitas kontribusi kelembagaan dan menjaga kebanggaan terhadap institusi tempat mereka mengabdi.

“Jangan menoleh ke mana-mana, fokus saja pada tujuan hidup kalian. Kalian harus memiliki kebanggaan tersendiri bekerja di Bawaslu,” ujar Ferdinand.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental, kejernihan berpikir, dan kedewasaan dalam bekerja sebagai bagian dari kualitas pengabdian aparatur negara.

“Layaknya orang beribadah, syarat orang bekerja itu harus waras. Sebab, hanya orang-orang waras yang bisa berpikir dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menekankan pentingnya membangun etika dan kultur organisasi yang sehat di lingkungan pengawasan pemilu.

“Biasakan untuk saling menyapa jika bertemu. Kenali pimpinan tempat Anda bekerja,” kata Bagja.

Bagi Bawaslu Kota Palembang, penguatan sumber daya manusia bukan semata kebutuhan administratif kelembagaan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas pengawasan demokrasi di tengah dinamika politik dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap integritas institusi negara. Dalam konteks tersebut, ASN Bawaslu dituntut tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga keteguhan etik dan kemampuan menjaga independensi kelembagaan.