Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Bawaslu Dukung Kesuksesan Pengawasan Pemilu

BEKASI, BWSPLG – Yusnar, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Palembang, turut serta dalam acara penting “Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah untuk Pengawasan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota Regional 1”. Kegiatan yang berlangsung dari Selasa hingga Rabu, tanggal 24-25 Oktober 2023, diselenggarakan di Hotel Ultima Bekasi, Jl. K.H. Noer Ali.

Anggota Bawaslu RI yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn J Maronda, turut hadir dalam acara tersebut. Tidak hanya itu, hadir pula Ferdinan Sirait, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, Parti Luhur, yang menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, dan Rini Wartini, Inspektur Wilayah II Bawaslu RI.

Kehadiran dalam acara tersebut mengonfirmasi keseriusan untuk menjamin dana hibah digunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Acara tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilihan. Ini mencerminkan komitmen teguh dari jajaran Bawaslu RI dan unsur terkait di bawahnya dalam menjalankan pengawasan pemilihan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dari total undangan sebanyak 594, sebanyak 530 peserta hadir dalam acara tersebut, termasuk para Ketua atau Koordinator Divisi SDM, kepala sekretariat, dan bendahara dari Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/kota,” demikian diungkapkan pada laporan Kabiro P Luhur. Acara ini terbagi menjadi sembilan sesi yang berlangsung selama dua hari, meliputi sesi pembukaan, diskusi, sosialisasi, pemaparan materi dari inspektur utama, dan arahan dari pimpinan.

Selanjutnya, dalam arahannya, Koordiv SDMO dan Diklat Bawaslu, Herwyn J Maronda, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam konteks pengelolaan dana hibah yang merupakan tanggung jawab lembaga. Ia menekankan perlunya komitmen bersama guna menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dan pengendalian dana hibah, terutama dalam pengawasan dana hibah. Untuk mencapai hal tersebut, telah ditetapkan pedoman pelaksanaan dana hibah Pilkada sesuai Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023.

“Ada wacana memajukan tahapan pemilihan kepala daerah, kemungkinan revisi terbatas UU. Konsekuensinya kita harus cepat melakukan penganggaran, bisa menggunakan dana hibah dengan baik. Sukses pengawasan Pemilu, harus disertai sukses pengelolaan keuangannya. Makanya perlu menciptakan transparansi dan keseragaman proses pengendalian dana hibah dengan menerbitkan pedoman pengelolaan dana hibah,” terang Herwyn.

Terciptanya harapan agar tidak ada permasalahan atau catatan negatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana hibah Pilkada. Pengelolaannya terus diperketat seiring berjalannya waktu guna mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Kunci utamanya adalah jangan sampai ada niat melakukan penyimpangan. “Namun kita bisa dianggap melakukan kesalahan kalau kita tidak memahami aturan. Bahkan bukan tidak mungkin kita disalah-salahkan, dilaporkan dengan data yang tidak benar, karena ada pihak yang tidak puas. Mulai saat ini, mulailah merancang dengan memprioritaskan anggaran kegiatan yang lebih penting," terang dia.

Yusnar, Ketua Bawaslu Palembang, mengakhiri acara dengan pernyataan tegas, “Mendukung Kesuksesan Pemilu dan Pengelolaan Keuangan Bawaslu Palembang.” Acara berjalan lancar, dengan partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab mengenai pedoman dan prosedur yang berlaku. Informasi yang disampaikan diharapkan akan menjadi panduan yang bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam pengawasan pemilihan Regional 1.

Dalam penutup yang kuat, pesan yang diusung pada acara tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan regulasi dalam pengelolaan dana hibah. Dengan kehadiran tokoh berperan dari Bawaslu baik dari tingkat regional maupun nasional, acara ini merepresentasikan komitmen serius dalam menjalankan pengawasan pemilihan yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui informasi yang disampaikan, diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah preventif terhadap potensi penyimpangan, serta mendorong praktek pengelolaan dana yang tepat guna dan sesuai regulasi. (*/ZPP)