Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Mediator Konflik Internal Memaksimalkan Kepemimpinan

Ketua Bawaslu Mediator Konflik Internal Memaksimalkan Kepemimpinan

Ketua Bawaslu Palembang, Yusnar, turut serta dalam acara “Penguatan Kelembagaan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” pada Jumat hingga Senin, 27-30 Oktober 2023.

MATARAM, BWSPLG – Ketua Bawaslu Palembang, Yusnar, turut serta dalam acara “Penguatan Kelembagaan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” yang diadakan oleh Bawaslu RI di Lombok Raya Hotel Mataram, NTB, dari Jumat hingga Senin, 27-30 Oktober 2023. Dalam perannya sebagai Ketua Bawaslu Palembang, Yusnar memberikan penekanan terhadap urgensi penanganan konflik internal sebagai kunci utama untuk menjamin integritas pemilihan yang berkeadilan.

Yusnar mengungkapkan, “Esensi kegiatan ini adalah mengenai pemahaman mendalam terkait manajerial, pengambilan keputusan, serta pengelolaan waktu dalam rangka tahapan pemilu dan pemilihan, yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan keterkaitan lembaga pengawas pemilu,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, pernyataan Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, menjadi sorotan utama dalam Gala Dinner Rapat Penguatan Kelembagaan. Bagja menekankan peran vital Ketua Bawaslu di berbagai tingkatan dalam menangani konflik internal kelembagaan demi proses pemilihan yang adil dan berkualitas. Dalam pertemuan pada Minggu (29/10), Bagja menyampaikan, “Ketua itu harus menjadi mediator apabila ada konflik internal lembaga, bukan malah menjadi aktor. Untuk itu, ketua harus bisa mengenali dan memahami kelembagaan Bawaslu melalui Perbawaslu 3/2022. Pahami karakter seluruh anggota, korsek dan staf. Hal terpenting, ketua harus menerapkan kedisiplinan,” katanya.

Menurut penjelasannya, peran Ketua Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah krusial dalam menggerakkan roda organisasi, termasuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan program serta anggaran. “Penting untuk melakukan peningkatan kelembagaan guna mempersiapkan para pemimpin agar lebih siap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal,” tambah Bagja.

Sementara itu, Ferdinan Eskol Tiar Sirait, Deputi Bidang Administrasi, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu difokuskan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan para ketua Bawaslu di daerah. “Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan para pimpinan dalam menghadapi tugas yang kompleks, dengan harapan Bawaslu memiliki pemimpin yang lebih kompeten dan berintegritas,” ujar Ferdinan.

Ferdinan menyampaikan bahwa acara telah berjalan sejak Jumat (27/10/2023) dan berakhir pada Senin (30/10/2023) dengan sesi outing class. Beberapa narasumber ahli seperti Neni Nur Hayati, Dayanto, Mahyudin, dan Abdullah Dahlan, hadir untuk memberikan materi tentang manajemen waktu, manajemen konflik, pengawasan anggaran dan tahapan pemilu, etika kepemimpinan, legal opinion, serta keterampilan komunikasi dan public speaking.

Dari acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu yang berlangsung selama empat hari di Hotel Lombok Raya, NTB, telah muncul pemahaman mendalam mengenai peran penting Ketua Bawaslu dalam menangani konflik internal serta perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran. Diharapkan bahwa upaya ini akan menghasilkan para pemimpin yang lebih siap dan mampu menjalankan tugas dengan baik, menguatkan integritas pemilihan umum di berbagai tingkatan, serta membentuk kepemimpinan inklusif dan berintegritas.

(*/ZPP)

Penulis dan Foto: ZPP

Editor: ZPP