Bawaslu Kota Palembang: Meriahnya Deklarasi Pemilu Damai melalui Ajang CFD, Terobosan Medsos, dan Peluncuran Mobil Pojok Pengawasan

JAKARTA, BWSPLG - Staf Administrasi Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Zainal Prima Putra, S.Sos., mewakili Bawaslu Kota Palembang, hadir dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial Pemilu 2024. Acara ini diselenggarakan pada Minggu, (21/1/2024) di Thamrin 10 Food & Creative Park, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat.

Dalam acara tersebut, Zainal Prima Putra menyampaikan komitmen sentral Bawaslu Kota Palembang dalam mendukung kampanye pemilu yang berintegritas di media sosial. "Kami percaya media sosial memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi berkualitas terkait pelaksanaan pemilu dan pengawasan pemilu. Melalui komitmen bersama ini, kami berupaya menjaga kebersihan ruang digital dari politisasi, disinformasi, dan kampanye hitam," ungkapnya.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi, serta perwakilan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pentingnya CFD Bawaslu sebagai Ajang Edukasi dan Pelaporan Masyarakat, Sebagai bagian dari kegiatan, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan pentingnya memanfaatkan Car Free Day (CFD) Bawaslu sebagai momentum untuk mencari informasi seputar pelaksanaan pemilu dan pengawasan. "Jadikan CFD Bawaslu ini sebagai ajang mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan pemilu, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu jika diketahui oleh masyarakat," kata Lolly Suhenty.

Dalam konteks pencegahan, Lolly Suhenty juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor kepada Bawaslu. "Jangan takut melapor, karena kewajiban Bawaslu adalah menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," tegasnya.

Deklarasi Kampanye Berintegritas di Medsos: Melangkah Bersama untuk Pemilu Damai, di Jakarta, Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, Peserta Pemilu, dan Pilpres 2024, bersama-sama mendeklarasikan komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas di media sosial (medsos) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan langkah penting dalam menjaga kebersihan ruang digital dari politisasi SARA, disinformasi, dan kampanye hitam (black campaign).

"Kami mengajak peserta pemilu dan pilpres untuk menggunakan media elektronik dan digital secara positif, menjaga transparansi dalam iklan politik, dan bersama-sama melawan disinformasi serta ujaran kebencian," ujar Rahmat Bagja dalam Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai di Jakarta.

Pencegahan Politik Uang dan Edukasi Publik Melalui Mobil Pojok Pengawasan, dalam upaya pencegahan politik uang dan edukasi publik, Bawaslu meluncurkan 20 mobil pojok pengawasan yang akan berkeliling ke lingkungan masyarakat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa mobil ini akan memberikan informasi yang benar terkait kepemiluan, terutama selama masa kampanye.

"Pojok pengawasan dalam bentuk mobil ini sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi terkait pemilu. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu," ungkap Bagja.

Mobil pojok pengawasan ini akan disebar di daerah-daerah di Pulau Jawa sesuai dengan peta tingkat kerawanan daerah masing-masing.

Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang Bermasalah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau seluruh peserta pemilu dan pilpres untuk meninjau kembali pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai bermasalah. Bagja menyatakan bahwa APK yang membahayakan akan ditertibkan, dan peserta pemilu diminta untuk bekerja sama dalam penertiban ini.

"Kami mengharapkan APK yang dipasang sesuai aturan, tidak membahayakan masyarakat, dan pemerintah daerah turut serta dalam penertiban ini," tegas Bagja.

Melalui langkah-langkah ini, Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang adil, berintegritas, dan damai, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan untuk menjaga integritas demokrasi. (humas,bwsplg)