Meningkatkan Integritas Demokrasi: Bawaslu Kota Palembang Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2024

PALEMBANG, BWSPLG - Bawaslu Kota Palembang menghelat Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 selama dua hari terakhir di Hotel Ayola Sentosa Palembang pada Rabu-Kamis (07-08/02/2024). Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi pihak terkait untuk menyatukan langkah dalam mengawasi tahapan kampanye yang semakin dekat.

Dibuka oleh Ketua Bawaslu Yusnar, bersama dengan Anggota Bawaslu Khairil Anwar Simatupang dari Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat (SDMOD), serta Efan Yutawan dari Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PPDatin), rapat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam mengawasi proses kampanye pemilu.

"Kami berkomitmen untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran," ungkap Yusnar dalam sambutannya.

Rapat juga dihadiri oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta dua Pengawas Kelurahan atau Desa yang memiliki peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan di tingkat grassroots.

Sebagai narasumber, Hadir Hasandri Agustiawan, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel, dan Faturrahman Korwil Sumsel Public Trust Institute (Putin), membahas berbagai aspek terkait pengawasan kampanye pemilu.

"Sangat penting bagi KPID untuk turut serta dalam mengawasi konten-konten kampanye yang disiarkan oleh media massa. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat, berimbang, dan sesuai dengan etika jurnalistik," ujar Hasandri Agustiawan.

Materi yang dibahas mencakup Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Palembang, Mekanisme Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, Peran KPID Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Peran Media dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum, serta memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. (humas/bwsplg)