Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Minta Bawaslu se-Sumsel Tuntaskan Evaluasi Pemilu dan Publikasi Kinerja Non-Tahapan

Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn J.H. Malonda (kanan) bersama Massuryati, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Palembang, Selasa (4/11/2025). Foto: Tim Humas Bawaslu Kota Palembang.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn J.H. Malonda (kanan) bersama Massuryati, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (4/11/2025). 

Palembang, BWSPLG — Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda meminta agar seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan segera menuntaskan laporan evaluasi Pemilu dan Pemilihan. Hal itu disampaikan Herwyn pada Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (4/11/2025) malam.

Herwyn menyebut evaluasi  bukan sekadar laporan teknis, melainkan refleksi kelembagaan untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan. “Setiap catatan dari daerah menjadi pijakan bagi kami di pusat dalam menyusun rekomendasi perbaikan. Evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral lembaga kepada publik,” ujar Herwyn.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga ritme kerja pengawasan di masa non-tahapan. Herwyn meminta agar setiap kegiatan pengawasan, seperti PDPB, selalu diakhiri dengan laporan tertulis dan dipublikasikan melalui kanal resmi lembaga.

“Publikasi itu penting. Melalui itu, kita tunjukkan bahwa Bawaslu tetap bekerja, bahkan ketika tahapan belum dimulai. Masyarakat harus tahu bahwa pengawasan tidak pernah berhenti,” tegasnya.

Herwyn turut mendorong penguatan koordinasi dengan lembaga mitra seperti KPU, kepolisian, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurutnya, komunikasi yang baik antarinstansi menjadi kunci keberhasilan pengawasan berkelanjutan.

“Sekarang waktu yang tepat untuk mempererat hubungan dengan para stakeholder. Jika komunikasi kelembagaan terjaga, koordinasi saat pemilu nanti akan jauh lebih mudah,” katanya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H)  Bawaslu Kota Palembang Muslim menegaskan kesiapan lembaganya menindaklanjuti arahan Bawaslu RI. “Arahan Bawaslu RI menjadi pengingat bahwa pengawasan bukan pekerjaan musiman. Di Palembang, kami memastikan setiap data dan laporan memiliki dampak nyata bagi publik,” ujarnya.

Kegiatan rakor ini juga dihadiri Anggota Bawaslu Sumsel, Massuryati dan Ardiyanto, serta jajaran Koordinator Divisi P2H dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. (*/ZPP)

Dipublikasikan oleh:
Zainal Prima Putra, Subbagian Humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
[www.palembang.bawaslu.go.id]

Penulis : Zainal Prima Putra

Foto : Tim Humas Bawaslu

Editor : A. Fajri Hidayat