Bawaslu Palembang Siap Perkuat Keamanan Siber Pengawasan Pemilu 2029

Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang menegaskan kesiapan dalam mendukung penguatan keamanan siber yang diinisiasi secara nasional. Ketua Bawaslu Kota Palembang, Khairil Anwar Simatupang, menyatakan bahwa keamanan data menjadi bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab lembaga terhadap publik.

“Pemilu di era digital menuntut bukan hanya ketepatan data, tapi juga kemampuan melindunginya. Keamanan siber adalah bagian dari legitimasi lembaga pengawas,” ujar Khairil di ruang kerjanya, Jumat (7/11/2025).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Palembang, Efan Yutawan menambahkan bahwa penguatan sistem informasi merupakan bentuk kesiapan daerah menghadapi tantangan siber ke depan. “Ancaman siber terhadap lembaga pengawas bersifat nyata. Karena itu, kami membangun mekanisme kerja berbasis mitigasi risiko dan perlindungan data. Setiap bit informasi adalah amanah publik,” katanya.

Efan menambahkan bahwa langkah ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16 dan ke-17, yaitu membangun lembaga yang kuat serta memperkuat kemitraan untuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Kami memastikan pengawasan digital Bawaslu Palembang menjadi bagian dari ekosistem demokrasi yang aman dan berkeadilan,” tutupnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat sistem keamanan siber Pemilu 2029. Langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta memastikan tata kelola data yang transparan dan berintegritas.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa keamanan digital menjadi elemen utama legitimasi pemilu di era informasi.

“Informasi dan teknologi berakar pada kepercayaan. Bagaimana publik dapat percaya jika sistem kita mudah diserang? Karena itu, BSSN harus berada di garis depan memastikan keamanan digital,” ujar Bagja saat audiensi di Gedung BSSN, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Bagja menilai, kesiapan menghadapi ancaman siber harus dimulai sejak dini melalui koordinasi menyeluruh antara pusat dan daerah. Ia menambahkan bahwa sistem informasi pengawasan akan terus disempurnakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

“Kita tidak menunggu gangguan muncul. Kesiapan siber harus dibangun dari awal untuk menjaga integritas demokrasi,” katanya.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, 

⸻

Dipublikasikan oleh:
Zainal Prima Putra, Subbagian Humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
[www.palembang.bawaslu.go.id]