Bawaslu Palembang Isi Kuliah Umum Di HI FISIP UNSRI: Perspektif Global Dalam Kerja Kepemiluan

Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang hadir sebagai narasumber dalam Kuliah Umum bertema “Perspektif Global dalam Kerja Kepemiluan” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (FISIP UNSRI), Jumat (15/8). Sesi ini mempertemukan pengalaman praktik pengawasan pemilu di tingkat lokal dengan wacana global yang berkembang di komunitas akademik Hubungan Internasional.

Forum diikuti pimpinan fakultas (dekan dan wakil dekan), Ketua dan Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional, dosen, pengurus IRSSA, serta mahasiswa. Diskusi dibuka dengan pemetaan lanskap kepemiluan kontemporer—dari arsitektur lembaga pengawasan, standar integritas, hingga tantangan baru seperti disinformasi lintas platform, penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi konten, dan pola pendanaan politik yang semakin kompleks.

“Perspektif global menegaskan bahwa standar integritas dan akuntabilitas adalah universal. Pengawas lokal harus peka pada isu transnasional—mulai dari disinformasi hingga pendanaan politik lintas batas—agar kerja pengawasan tetap relevan dan dipercaya publik,” ujar Zainal Prima Putra, Pranata Humas Ahli Pertama Bawaslu Kota Palembang, dalam paparannya.

Materi kuliah memadukan prinsip normatif dan praktik teknis. Di satu sisi, ditegaskan nilai-nilai non‑negotiable: independensi, imparsialitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bermakna. Di sisi lain, dipaparkan penguatan kerja lapangan melalui tata kelola data yang tertib, dokumentasi kejadian yang terstandar, kanal pelaporan digital yang mudah diakses, serta kolaborasi multi‑pihak untuk merespons cepat dugaan pelanggaran. Kerangka ini diproyeksikan sebagai jembatan antara teori demokrasi dan kebutuhan operasional di TPS hingga tingkat kota.

Bagi sivitas akademika HI FISIP UNSRI, pertemuan ini memperkaya perspektif komparatif atas desain kelembagaan kepemiluan di berbagai negara dan relevansinya bagi konteks Indonesia. Mahasiswa mendapatkan contoh konkret mengenai bagaimana prinsip universal diterjemahkan menjadi protokol kerja, termasuk mitigasi bias, manajemen konflik kepentingan, dan etika komunikasi publik pada situasi sensitif.

Bawaslu Kota Palembang menilai sinergi perguruan tinggi sebagai strategi berkelanjutan untuk memperluas literasi kepemiluan dan membangun jejaring pengawasan partisipatif di tingkat komunitas. Kedua pihak membuka peluang tindak lanjut berupa kuliah tamu tematik, klinik literasi pemilu untuk mahasiswa, serta dukungan riset terapan yang bermanfaat bagi penyusunan kebijakan pengawasan.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Bawaslu Kota Palembang menyampaikan apresiasi atas antusiasme sivitas akademika dan menegaskan komitmen melanjutkan kerja edukasi publik agar demokrasi lokal semakin inklusif, terbuka, dan berintegritas. (*/ZPP)