Bawaslu Kota Palembang Tuntaskan 34 Laporan Pilkada, Perkuat Pengawasan Dan SDM

Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang menegaskan komitmen memperkuat pengawasan pemilu dan kualitas SDM usai menuntaskan 34 laporan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024. Evaluasi berlangsung di Emilia Hotel Palembang, Jl. Letkol Iskandar No. 18, pada Kamis, (20/3), dengan penekanan pada pengawasan yang tegas, transparan, dan berintegritas demi manfaat publik.

Ketua Bawaslu Kota Palembang Khairil Anwar Simatupang menegaskan, “Setiap laporan yang masuk telah kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, tantangan utama kita bukan hanya menyelesaikan laporan, tetapi memastikan bahwa masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap proses demokrasi.”

Rapat evaluasi dihadiri jajaran pimpinan dan sekretariat, antara lain Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat (SDMOD) Yusnar; Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Muslim; serta Koordinator Sekretariat M. Chandra, bersama ASN dan PPNPN Bawaslu Kota Palembang.

Evaluasi menetapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat pengawasan pemilu, yakni meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi guna menekan potensi pelanggaran dan meningkatkan literasi kepemiluan; mereformasi sistem rekrutmen dan pelatihan Pengawas TPS (PTPS) agar lebih profesional, independen, dan berintegritas; serta memperkuat partisipasi masyarakat dan mahasiswa sebagai pilar transparansi demokrasi.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Yusnar, menegaskan, “Kami harus memastikan bahwa setiap pengawas memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan mampu menjalankan tugasnya dengan profesional. Rekrutmen dan pelatihan tidak boleh sekadar formalitas—harus mencetak pengawas yang benar-benar siap di lapangan.”

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Muslim, menyampaikan, “Kami ingin memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sosialisasi yang lebih efektif akan mendorong kesadaran publik bahwa keberhasilan demokrasi juga bergantung pada partisipasi mereka.”

Koordinator Sekretariat, M. Chandra, menambahkan, “Kami mengapresiasi keterlibatan mahasiswa yang aktif dalam sosialisasi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu.”

Dari total 34 laporan yang diterima, seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan penguatan pada efektivitas sosialisasi agar kesalahan prosedural yang tidak disengaja dapat diminimalkan, peningkatan kualitas SDM pengawas yang selain paham regulasi juga memiliki keberanian dan ketegasan, serta optimalisasi partisipasi publik melalui jejaring komunitas dan perguruan tinggi.

Rapat diawali dengan refleksi Ramadan yang menekankan nilai moralitas, kejujuran, dan kedisiplinan sebagai landasan integritas pengawasan. Seorang peserta menyampaikan, “Pengawasan pemilu bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan amanah untuk menjaga suara rakyat. Seperti halnya ibadah puasa, kita dituntut disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.”

Sebagai penutup, doa dipimpin oleh Zainal dengan harapan hasil evaluasi menghadirkan perbaikan nyata pada tahapan Pilkada mendatang. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen mengawal demokrasi yang bersih dan berkeadilan. (*/ZPP)