Bawaslu Kota Palembang Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilihan 2024: Refleksi, Konsolidasi, dan Strategi Penguatan Demokrasi

Palembang, BWSPLG — Bawaslu Kota Palembang mengakhiri rangkaian Pemilihan Serentak 2024 dengan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Badan Ad Hoc tingkat kecamatan pada 25–27 Februari 2025 di Hotel Emilia by Amazing Palembang. Selama tiga hari, forum ini meninjau kinerja pengawasan, mengkristalisasi pembelajaran, dan merancang strategi untuk memperkuat integritas pemilihan ke depan.

Ketua Bawaslu Kota Palembang Khairil Anwar Simatupang menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar ritual administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan. “Demokrasi hanya bertahan jika kita memiliki keberanian mengidentifikasi kelemahan dan merancang solusi berbasis bukti. Setiap celah yang terungkap hari ini adalah peluang untuk membangun sistem pengawasan yang lebih tangguh,” tegasnya dalam sambutan pembukaan.

Rapat difokuskan pada analisis menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilihan serentak, mulai dari pendataan pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit), hingga rekapitulasi suara. Pada hari kedua, tiga narasumber memaparkan isu strategis. Titin menyoroti disparitas antara regulasi dan implementasi di lapangan, termasuk kendala teknis seperti inkonsistensi interpretasi hukum dan kapasitas SDM yang variatif. Eva Yuliana menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara ketegasan pengawasan dan pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan. “Pengawas harus menjadi penjaga netralitas, bukan penebar intimidasi,” ujarnya dalam sesi yang dimoderatori Hanafi. Budi Santoso menekankan perlunya sistem pengawasan adaptif berbasis teknologi dan data realtime untuk mengantisipasi dinamika politik yang kompleks.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Palembang Yusnar mengakui adanya tantangan komunikasi selama pemilihan. “Kami menyadari bahwa dalam proses pengawasan, mungkin ada ketidaksempurnaan sikap atau tutur kata. Namun, semangat kolektif untuk menjaga marwah demokrasi tetap menjadi kompas utama,” ungkapnya.

Perwakilan Panwascam turut membagikan pengalaman. Leni Marlina menyampaikan, “Pengawasan pemilihan adalah sekolah demokrasi. Di sini, kami tidak hanya mengawal prosedur, tetapi juga belajar mendengarkan aspirasi masyarakat yang seringkali tak terdengar.” Dony Arfy menambahkan, “Netralitas adalah prinsip yang diuji setiap hari. Kami belajar bahwa keberanian bukan tentang tanpa rasa takut, tetapi tentang bertindak benar meski di bawah tekanan.”

Pada sesi akhir, peserta merumuskan rekomendasi strategis untuk pemilu mendatang, yaitu peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan reguler berbasis studi kasus dan simulasi konflik kepentingan; integrasi teknologi dengan pengembangan platform digital terpadu untuk pemantauan pelanggaran dan pelaporan transparan; serta sinergi lintas tingkat melalui optimalisasi koordinasi antara Bawaslu Kota, Panwascam, dan lembaga terkait untuk respons cepat terhadap masalah lapangan.

Acara ditutup dengan menyanyikan “Bagimu Negeri” dan doa bersama. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Muslim menegaskan bahwa tugas pengawas pemilihan adalah amanah jangka panjang. “Pemilihan 2024 mungkin telah usai, tetapi semangat untuk memperbaiki sistem demokrasi kita harus terus menyala. Ini adalah perjalanan tanpa akhir,” pungkasnya. (*ZPP)