Hasbi: Cegah Pelanggaran Melalui Penegakan Hukum Pemilu

Palembang, BWSPLG – M. Hasbi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palembang menyebut penegakan hukum pemilu menjadi pilar fundamental dalam menjaga integritas, kejujuran serta legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Menurutnya, hukum pemilu telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Pemilu hingga peraturan teknis yang mengatur setiap tahapan pemilihan.

“Regulasi telah dirancang untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penindakan, tetapi juga sebagai instrumen korektif dan preventif terhadap potensi pelanggaran pemilu”,  ujar Hasbi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1/2026).

Dia menambahkan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum pemilu, baik dalam menangani pelanggaran administratif, sengketa proses pemilu serta berperan dalam penanganan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi antar lembaga penegak hukum ini menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan pemilu.

“Penegakan hukum pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya represif. Aspek pencegahan melalui pendidikan politik, sosialisasi hukum pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran penting dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai aturan hukum,” tuturnya.

Hasbi berharap hukum pemilu tidak hanya menjadi seperangkat norma tertulis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pilar demokrasi yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.