Bawaslu Palembang Selaraskan Program 2026 dengan Kebijakan Nasional

Palembang, BWSPLG — M. Chandra, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palembang menyatakan perencanaan program kerja dan pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional Bawaslu sekaligus kebutuhan faktual pengawasan pemilu di tingkat daerah.

Menurutnya, perencanaan program tidak semestinya berhenti pada pemenuhan agenda tahunan, melainkan perlu diarahkan untuk menjawab tantangan kerja yang nyata dan terus berkembang.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya kegiatan, tetapi sejauh mana program yang dirancang benar-benar menopang kerja pengawasan,” ujar M. Chandra saat ditemui di ruang kerjanya, sesaat setelah melaksanakan diskusi bersama staf sekretariat Selasa (13/1/2026).

Dia  mengungkapkan arahan kebijakan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menjadi pengingat bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh berujung pada menurunnya mutu kerja lembaga. Prinsip tersebut, menurutnya, relevan untuk dijadikan pijakan dalam menentukan prioritas program di daerah.

Sejalan dengan itu, Bawaslu Kota Palembang mematangkan perencanaan program dengan menyesuaikan kapasitas kelembagaan dan kebutuhan pengawasan, sehingga penggunaan anggaran dapat diarahkan secara lebih tepat dan berdampak.

Melalui langkah tersebut, Bawaslu Kota Palembang berupaya memastikan pengelolaan anggaran tetap akuntabel serta mendukung keberlanjutan kinerja pengawasan pemilu yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

⸻

Dipublikasikan oleh:
Zainal Prima Putra, Subbagian Humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
[www.palembang.bawaslu.go.id]