Lompat ke isi utama

Berita

Tinggalkan Intuisi Bawaslu Palembang Matangkan Kebijakan Berbasis Bukti

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, saat meresmikan Rumah Kebijakan Bawaslu secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Gagasan berbasis data ini disambut baik oleh jajaran Bawaslu Kota Palembang.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, saat meresmikan Rumah Kebijakan Bawaslu secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Gagasan berbasis data ini disambut baik oleh jajaran Bawaslu Kota Palembang.

PALEMBANG, BWSPLG — Merumuskan kebijakan berdasarkan pengalaman dan intuisi semata tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas pemilu. Bawaslu Kota Palembang pun menyambut baik terobosan Bawaslu RI yang meresmikan "Rumah Kebijakan". Inisiatif ini dipandang sebagai momentum untuk memastikan setiap aturan yang lahir benar-benar berpijak pada data dan bukti lapangan, pada Kamis (5/11/2026).

Gagasan tersebut berangkat dari pengakuan Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda. Ia secara terbuka menilai bahwa proses perumusan kebijakan di lingkungan Bawaslu selama ini belum sepenuhnya berbasis data yang memadai. Rumah Kebijakan yang memiliki lima ruang utama itu dirancang sebagai jembatan untuk meninggalkan cara lama menuju tata kelola yang lebih terukur.

“Kita harus mengakui bahwa proses perumusan kebijakan kita belum sepenuhnya berbasis data dan bukti yang memadai. Hal ini menjadi otokritik sekaligus kesempatan bagi kita untuk membangun proses perumusan kebijakan yang lebih sistematis,” tegas Herwyn.

Kebijakan pusat yang canggih, tentu harus bisa diuji relevansinya di tingkat akar rumput. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat (SDMOD) Bawaslu Kota Palembang, Yusnar, menilai pembentukan Rumah Kebijakan ini sebagai angin segar bagi daerah.

"Selama ini, temuan di lapangan seringkali hanya dianggap sebagai laporan administrasi. Dengan adanya Rumah Kebijakan, pengalaman empiris dari Palembang bisa menjadi bahan kajian yang kuat bagi pimpinan pusat sebelum mengambil keputusan," ujar Yusnar.

Yusnar menambahkan, pihaknya tidak perlu menunggu pembangunan gedung fisik untuk mulai berbenah. Perubahan yang paling mendasar adalah merombak cara pandang jajaran. Pengawas pemilu di tingkat kota diajarkan untuk membiasakan diri mendokumentasikan temuan secara sistematis, sehingga setiap argumen yang disampaikan ke pusat selalu ditopang oleh data yang jelas.

Peluncuran Rumah Kebijakan di tingkat pusat menjadi awal kerja panjang bagi Bawaslu Palembang. Ke depan, setiap temuan di lapangan harus dikawal dengan pencatatan yang teliti. Tujuannya sederhana, agar setiap kebijakan yang diambil tidak sekadar berlandaskan asumsi, melainkan berangkat dari realitas nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Nofiar (Bawaslu RI)