Lompat ke isi utama

Berita

Tinggalkan Formalitas Digital, Bawaslu Palembang Benahi Integrasi Sistem

Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka kegiatan Sosialisasi Manajemen Self-Assessment SPBE secara daring, Rabu (14/10/2026). Arahan pembenahan tata kelola digital ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang.

Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka kegiatan Sosialisasi Manajemen Self-Assessment SPBE secara daring, Rabu (14/10/2026). Arahan pembenahan tata kelola digital ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang.

PALEMBANG, BWSPLG — Mencegah jebakan digitalisasi yang hanya berhenti pada pemenuhan dokumen, Bawaslu Kota Palembang mulai membenahi integrasi sistem informasi internal. Langkah ini ditempuh agar tata kelola data kepemiluan di tingkat kota berjalan lebih efektif dan tidak terfragmentasi, (14/10/2026).

Pembenahan ini merespons arahan Anggota Bawaslu RI, Puadi, yang menegaskan bahwa penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus mencerminkan praktik sesungguhnya. Puadi menyoroti bahwa kecanggihan teknologi tidak akan berarti tanpa kedisiplinan pelaksanaan, kualitas data, dan konsistensi prosedur di setiap unit kerja.

“Hasil penilaian harus mencerminkan praktik penyelenggaraan SPBE yang sesungguhnya,” tegas Puadi.

Membedah pesan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Kota Palembang, Efan Yutawan, menegaskan pihaknya menolak terjebak pada sekadar pembelian perangkat atau aplikasi baru.

“Kami tidak ingin sistem digital hanya menjadi pajangan. Fokus kami saat ini adalah membedah alur data dan memastikan setiap unit kerja terhubung dalam satu ekosistem informasi yang rapi, sehingga pelayanan publik tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit,” ujar Efan.

Menurut Efan, pembenahan sistem ini menuntut ketelitian dalam memetakan kondisi aktual. Mulai dari kualitas perangkat, kapasitas staf, hingga standar operasional prosedur (SOP) akan dievaluasi agar integrasi sistem berjalan tanpa sekat.

Sebagai bentuk kesiapan dini, fokus Bawaslu Palembang diarahkan pada internalisasi budaya disiplin data. Alih-alih membebani staf dengan target sertifikasi dokumen yang mengikat, prioritas utama diberikan pada pembiasaan prosedur penginputan dan verifikasi data harian, memastikan tata kelola digital di tingkat kota benar-benar aplikatif dan berdampak pada kualitas pengawasan.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Tangkapan layar Zoom Meeting (Bawaslu RI)