Lompat ke isi utama

Berita

Seimbangkan Kewenangan, Bawaslu Palembang Asah Kapasitas Penanganan Perkara

Anggota Bawaslu RI Puadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Isu keseimbangan kapasitas ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam berbenah.

Anggota Bawaslu RI Puadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Isu keseimbangan kapasitas ini menjadi pijakan Bawaslu Kota Palembang dalam berbenah.

PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari jebakan kewenangan tanpa kesiapan eksekusi, Bawaslu Kota Palembang mulai membenahi arsitektur internal dan kapasitas penanganan perkara. Langkah ini diambil agar lembaga tidak kewalahan saat menghadapi kompleksitas Pemilu mendatang, (16/10/2026).

Risiko tersebut menjadi sorotan Anggota Bawaslu RI, Puadi, yang menegaskan bahwa penguatan kewenangan hukum harus berjalan seiring dengan kesiapan kapasitas dan prosedur. Puadi menyoroti bahwa tanpa kapasitas yang mumpuni, penambahan kewenangan justru akan menjadi beban berat bagi organisasi.

“Kewenangan tanpa kapasitas akan menghasilkan beban. Kapasitas tanpa kewenangan akan menghasilkan organisasi yang tidak optimal,” tegas Puadi.

Mencermati sorotan itu, Ketua Bawaslu Kota Palembang, Khairil Anwar Simatupang, menegaskan pihaknya menolak berpuas diri dengan label kewenangan yang besar, tanpa dibarengi kesiapan SDM di lapangan.

“Kami tidak ingin euforia terhadap kewenangan, tapi kewalahan saat mengurus perkara. Kami sedang membedah ulang hukum acara dan mematangkan prosedur, agar setiap keputusan yang diambil berdiri di atas dasar yang sahih,” ujar Khairil.

Menurut Khairil, pembenahan ini juga menuntut perubahan pola pikir (mindset). Jajaran diajak untuk bergeser dari pola pikir reaktif yang hanya menunggu pelanggaran, menuju pendekatan deteksi dini berbasis pemetaan risiko, termasuk kepekaan terhadap mobilisasi politik di ruang digital.

Sebagai bentuk penguatan yang konkret, fokus Bawaslu Palembang diarahkan pada pendalaman hukum acara internal. Alih-alih sibuk mencetak dokumen formal yang mengikat, prioritas utama diberikan pada internalisasi prosedur dan penguatan insting analisis staf, memastikan bahwa kapasitas berjalan seiring dengan kewenangan yang diemban.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Bintang Ayudia (Bawaslu RI)