Kunci Validitas Data, Bawaslu Palembang Bangun Infrastruktur Pengawasan
|
PALEMBANG, BWSPLG — Menghadapi kompleksitas Pemilu 2029, Bawaslu Kota Palembang mulai membangun infrastruktur pengawasan data yang solid. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan setiap rekam jejak temuan di lapangan memiliki kekuatan pembuktian yang sahih, (14/10/2026).
Pembangunan infrastruktur ini merespons atensi Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, yang menyoroti potensi pergeseran fungsi data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Lolly mengingatkan bahwa kerawanan bukan hanya terjadi saat proses pemutakhiran, tetapi juga saat data tersebut digunakan sebagai dasar utama atau hanya pendukung di Pemilu 2029.
“Pastikan hasil pengawasan PDPB kita itu terdokumentasi dengan baik. Jika sampai data ini hanya digunakan sebagai data pendukung, kita masih punya data pembanding,” tegas Lolly.
Menakar urgensi tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Kota Palembang, Efan Yutawan, menegaskan bahwa rekam jejak pengawasan adalah tameng utama.
“Kami tidak ingin kecolongan. Setiap temuan lapangan, sekecil apa pun, harus punya jejak digital yang rapi. Jika di kemudian hari ada polemik data, kami punya pembanding yang kuat,” ujar Efan.
Menurut Efan, penataan ini juga menjadi bekal penting menyambut rencana integrasi sistem Bawaslu RI dengan Ditjen Dukcapil. Akses verifikasi berbasis NIK nantinya harus dibarengi dengan kesiapan administrasi dan pendataan di tingkat daerah.
Sebagai bentuk kesiapan dini, fokus Bawaslu Palembang diarahkan pada pendisiplinan pencatatan internal. Alih-alih membebani staf dengan tumpukan laporan fisik baru, prioritas utama diberikan pada perapian arsip digital dan pembiasaan verifikasi berlapis, memastikan setiap data yang disimpan benar-benar akuntabel.
Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Jaka Fajar Nugraha (Bawaslu RI)