Jangan Sampai Suara Kamu Hilang, Bawaslu Palembang Bedah Peta Dapil

PALEMBANG, BWSPLG — Menata daerah pemilihan (dapil) ibarat merakit kepingan mozaik raksasa. Jika salah menempatkan satu bagian saja, suara rakyat bisa terbuang sia-sia. Menghadapi tantangan ini, Bawaslu Kota Palembang tidak ingin bermain-main dengan asumsi. Lewat forum nasional, Kamis (5/11/2026), jajaran di tingkat kota mulai membedah anatomi penataan dapil, memastikan mereka siap mengawal KPU, bahkan sebelum peta itu digambar.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, memberikan "kunci" ruang kerjanya. Ia menantang jajaran pengawas di daerah untuk bergerak lebih dulu. Menurutnya, data kependudukan dan peta wilayah adalah peluru utama sebelum KPU menerbitkan rancangan resmi.

"Teman-teman jangan menunggu rancangan KPU terbit baru mencari data. Kumpulkan data kependudukan resmi terbaru dan peta wilayah administrasi terbaru, termasuk kalau ada pemekaran daerah," tegas Herwyn.

Herwyn juga menyentil kebiasaan buruk pengawasan yang seringkali hanya bermodal "perasaan". Ia menuntut adanya kajian yang mendalam.

“Setiap dapil diberi catatan, bukan hanya kesan. Ketika masuk dalam penataan lagi, bukan tidak mungkin dapil yang sudah ada sekarang berdasarkan kajian kita minta kepada KPU untuk ditata lagi,” ujarnya.

Bagi jajaran Bawaslu Palembang, arahan ini bagai oase di tengah gurun birokrasi. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kota Palembang, M. Hasbi, menyebut forum tersebut sebagai bekal tak ternilai.

Hasbi memaparkan, pihaknya kini dibekali pemahaman untuk menguji dapil menggunakan tujuh prinsip yang diamanatkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mulai dari kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, hingga integritas wilayah.

"Tujuh prinsip ini adalah kompas kami. Ke depan, jika ada usulan penataan dapil yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, kami punya dasar yang kuat untuk mengkritisi. Kami tidak lagi bicara soal asumsi, tapi berbicara dengan data," jelas Hasbi.

Langkah ini menegaskan bahwa Bawaslu Palembang tengah menyiapkan diri menjadi 'penjaga gawang' yang cerdas. Dengan menguasai data dan memahami aturannya, Bawaslu memastikan bahwa setiap kotak suara di Palembang benar-benar mewakili kehendak rakyat, bukan hasil dari tebak-tebakan peta.