Jaga Keterauditan Data, Bawaslu Palembang Petakan Risiko Pemilih
|
PALEMBANG, BWSPLG — Menghindari berulangnya sengketa akibat data pemilih yang kacau, Bawaslu Kota Palembang mulai memetakan kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tingkat kota. Langkah ini ditempuh guna memastikan setiap warga yang berhak memilih terlindungi hak konstitusionalnya, (16/10/2026).
Pemetaan ini merespons sorotan Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, yang menegaskan bahwa akar masalah data pemilih ganda terletak pada validitas data kependudukan di hulu. Herwyn mendorong sinkronisasi sistem secara masif agar perubahan status warga, mulai dari pemilih pemula hingga perpindahan domisili, dapat terpantau konsisten.
“Kunci penyelesaian masalah data pemilih ganda dan ketidaklengkapan data berada pada kevalidan data kependudukan di hulu,” tegas Herwyn.
Menakar isu tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Kota Palembang, Efan Yutawan, menyoroti pentingnya aspek keterauditan data (auditability) di tingkat lokal.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan data mentah. Fokus kami saat ini adalah memastikan setiap temuan lapangan, terutama terkait pemilih pemula dan warga yang berpindah domisili, bisa dilacak dan diuji validitasnya,” ujar Efan.
Menurut Efan, tantangan pendataan di wilayah perkotaan yang heterogen seperti Palembang sangat berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itu, pemetaan risiko harus dilakukan secara presisi agar tidak memicu masalah administrasi di kemudian hari.
Sebagai bentuk kesiapan dini, jajaran PPDatin akan menggelar forum asimilasi data internal. Forum ini dirancang bukan untuk memproduksi dokumen formal yang mengikat, melainkan untuk mengasah ketajaman analisis staf dalam mendeteksi potensi data ganda, sehingga fondasi pemilu yang bersih dapat terbangun sejak dini.
Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Jaka (Bawaslu RI)