Cegah Salah Langkah Bawaslu Palembang Matangkan Manajemen Risiko

PALEMBANG, BWSPLG — Mengawal pemilu bukan perkara mudah. Selain butuh ketelitian, pengawas dituntut untuk tidak terjebak pada bias informasi yang bisa berujung pada salah langkah. Menyadari hal tersebut, Bawaslu Kota Palembang mematangkan penerapan manajemen risiko di setiap lini kerjanya, Kamis (5/11/2026).

Urgensi ini menjadi sorotan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dalam sebuah forum di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa manusia memiliki batas rasionalitas (bounded rationality). Menurutnya, keputusan keliru seringkali diambil bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena terjebak framing effect atau cara pandang yang dibentuk oleh informasi tertentu.

"Manusia sering kali tidak rasional dan terjebak dalam framing effect (cara pandang yang dibentuk orang lain), sehingga dapat keliru dalam menilai risiko dan mengambil keputusan," tegas Ferdinand.

Menangkap peringatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palembang, Khairil Anwar Simatupang, menyoroti bahwa di era digital, bias informasi itu sangat nyata. Hoaks dan narasi provokatif di media sosial seringkali menjadi framing effect yang bisa menyesatkan pengawas di lapangan jika tidak berhati-hati.

"Pengawas pemilu di Palembang tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan asumsi atau desakan informasi viral. Kami butuh manajemen risiko agar setiap langkah pengawasan berdiri di atas data yang valid dan prosedur yang jelas," ujar Khairil.

Khairil menegaskan, penerapan manajemen risiko ini tidak hanya soal pengelolaan anggaran atau pengadaan barang. Lebih dari itu, ini adalah soal membangun kepekaan. Jajaran diajak untuk selalu memikirkan langkah mitigasi sebelum potensi masalah membesar.

Ujung dari pembenahan ini adalah kedewasaan organisasi. Dengan membiasakan diri melihat potensi bahaya di balik setiap kebijakan, Bawaslu Palembang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil murni untuk menjaga integritas demokrasi, bukan sekadar merespons kegaduhan informasi semata.