Lompat ke isi utama

Berita

Tinggalkan Tumpukan Kertas, Bawaslu Palembang Mulai Waspadai Ancaman Deepfake

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat membuka kegiatan Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Kelembagaan di Jakarta, Senin (2/11/2026). Dorongan transformasi digital ini menjadi pemicu pembenahan tata kelola di Bawaslu Kota Palembang.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat membuka kegiatan Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Kelembagaan di Jakarta, Senin (2/11/2026). Dorongan transformasi digital ini menjadi pemicu pembenahan tata kelola di Bawaslu Kota Palembang.

PALEMBANG, BWSPLG — Menghadapi Pemilu 2029 yang diprediksi kian kompleks, Bawaslu Kota Palembang menyadari bahwa pengawasan tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional. Menyikapi hal itu, jajaran Bawaslu Palembang mulai meninggalkan ketergantungan pada tumpukan dokumen fisik dan beralih ke tata kelola digital yang lebih rapi. Langkah ini sekaligus merespons arahan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, terkait percepatan transformasi digital, Senin (2/11/2026).

Ketua Bawaslu RI menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada formalitas perubahan format dokumen. Menurutnya, kemudahan akses informasi harus dibarengi dengan pendataan yang sistematis, bukan sekadar tempelan teknologi tanpa isi.

“Percuma misalnya kalau kemudian dikasih barcode, tapi juga pendataannya tidak bagus dan tidak baik,” tegas Bagja saat membuka kegiatan di Jakarta.

Lebih jauh, Bawaslu RI juga menyoroti tantangan mutakhir: perkembangan kecerdasan buatan (AI). Menjelang Pemilu 2029, teknologi tersebut berpotensi disalahgunakan, mulai dari pembuatan video sintetis (deepfake) untuk menyerang lawan politik, hingga penyebaran hoaks secara masif oleh akun otomatis.

Menakar peringatan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Kota Palembang, Efan Yutawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lengah. Jajaran di tingkat kota mulai dibekali kesadaran baru untuk mengenali pola-pola pelanggaran berbasis teknologi.

“Kami tidak ingin kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Ke depan, tugas pengawas bukan lagi sekadar mencari bukti fisik di lapangan, tetapi juga bagaimana membedah bukti elektronik dan memitigasi potensi manipulasi informasi di ruang digital,” ujar Efan.

Efan menambahkan, pembenahan internal saat ini difokuskan pada perapian basis data. Setiap laporan dan temuan di lapangan diminta untuk segera diarsipkan secara digital, memastikan bahwa rekam jejak pengawasan tertata rapi dan mudah dilacak jika dibutuhkan.

Alih-alih sekadar menunggu instruksi pusat, penyerapan wawasan ini menjadi langkah pembiasaan bagi Bawaslu Palembang. Transformasi digital kini bukan lagi dipandang sebagai pengadaan alat semata, melainkan sebagai upaya merombak cara berpikir jajaran agar lebih adaptif, responsif, dan siap mengawal demokrasi di era siber.
 

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Bintang (Bawaslu RI)