Kumpulkan Bukti Empiris, Bawaslu Palembang Kawal Revisi UU Pemilu
|
PALEMBANG, BWSPLG — Mencegah revisi Undang-Undang Pemilu yang hanya bersifat elitis, Bawaslu Kota Palembang mulai merangkum pengalaman empiris dari Pemilu 2024. Langkah ini ditempuh agar setiap masukan regulasi benar-benar menjawab persoalan nyata di tingkat daerah, (21/10/2026).
Urgensi ini bergaung dari arahan Anggota Bawaslu RI, Puadi, yang mendesak jajaran daerah untuk menyumbang pemikiran dalam pembaruan regulasi. Menurutnya, pengalaman lapangan harus ditempatkan sebagai bukti utama, bukan sekadar pelengkap pembahasan di tingkat pusat.
“Pengalaman di daerah harus ditempatkan sebagai sumber bukti dalam pembaruan hukum kepemiluan, bukan sekadar pelengkap pembahasan di tingkat pusat,” tegas Puadi.
Menakar urgensi tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kota Palembang, M. Hasbi, menuturkan bahwa pihaknya tengah membedah berbagai persoalan berulang yang tercatat selama proses Pemilu lalu.
“Kami sedang memilah mana persoalan yang disebabkan kelemahan norma hukum dan mana yang murni kendala implementasi di lapangan. Pemetaan ini penting agar revisi UU nanti tidak salah sasaran,” ujar Hasbi.
Menurut Hasbi, tidak semua permasalahan pengawasan harus diselesaikan dengan mengubah undang-undang. Sebagian persoalan, seperti kendala koordinasi antarlembaga atau kapasitas SDM, dinilai lebih efektif diselesaikan melalui perbaikan prosedur internal dan penguatan kapasitas personel.
Sebagai muara dari kajian ini, Bawaslu Palembang menargetkan penyusunan dokumen rekomendasi berbasis bukti empiris yang berfokus pada perlindungan hak pilih warga. Dokumen tersebut akan dipublikasikan secara terbuka dan diajukan sebagai masukan resmi, memastikan suara daerah terakomodasi dalam reformasi kelembagaan tingkat pusat.
Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Istimewa (Bawaslu RI)