Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Palembang Matangkan Batasan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Pelanggaran

Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka kegiatan Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) secara daring, Rabu (7/10/2026). Pembahasan batasan hukum ini menjadi atensi jajaran Bawaslu Kota Palembang.

Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka kegiatan Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) secara daring, Rabu (7/10/2026). Pembahasan batasan hukum ini menjadi atensi jajaran Bawaslu Kota Palembang.

PALEMBANG, BWSPLG — Jajaran Bawaslu Kota Palembang tengah mematangkan pemahaman mengenai batasan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pelanggaran di tingkat kota ditangani secara proporsional tanpa mengorbankan integritas demokrasi, (7/10/2026).

Wacana ini mencuat merespons penekanan Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam sebuah diskusi daring. Puadi mengingatkan bahwa keadilan restoratif tidak boleh menjadi celah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Namun, ia juga tidak ingin Bawaslu terjebak dalam kriminalisasi berlebihan (over-criminalization) maupun penegakan hukum yang lemah (under-enforcement).

Menyikapi dinamika tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Bawaslu Kota Palembang, Efan Yutawan, menegaskan bahwa pihaknya akan berpegang teguh pada prinsip proporsionalitas.

“Kami tidak ingin terjebak pada dua ekstrem. Keadilan restoratif hanya boleh diterapkan pada pelanggaran yang sifatnya administratif atau merugikan individu, bukan pada kecurangan yang merusak hak pilih masyarakat luas,” ujar Efan.

Efan menjelaskan, membedakan antara pelanggaran individual dan serangan terhadap kepentingan publik adalah kunci. Menurutnya, setiap laporan harus dikaji secara mendalam agar pemulihan yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Untuk mematangkan kebijakan ini, Bawaslu Palembang akan memperkuat koordinasi bersama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kota Palembang. Forum tersebut akan digunakan untuk membedah kasus-kasus pelanggaran, memastikan setiap putusan penanganan di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat dan adil bagi seluruh pihak.

Penulis: Zainal Prima Putra
Editor: A. Fajri Hidayat
Foto: Firdaus (Bawaslu RI)